Pajak Progresif dan Cara Menghitungnya

Bila kamu mempunyai kendaraan yang jumlahnya lebih dari satu, maka wajib membayar pajak progresif. Yang dimaksud dengan pajak progresif adalah biaya pajak yang harus dibayar bila memiliki kendaraan baik mobil atau motor lebih dari satu yang memiliki kesamaan nama pemilik dan alamat tempat tinggal. Itulah sebabnya tarif pajak progresif cenderung naik sejalan dengan adanya penambahan jumlah kendaraan dan besaran nilainya.

Pengenaan pajak bagi kendaraan tercantum pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Misalnya dalam satu rumah kamu mempunyai satu motor, satu mobil, dan satu truk. Kendaraan-kendaraan tersebut terdaftar atas nama pribadi. Maka kendaraan-kendaraan tersebut termasuk dalam  kepemilikan pertama. Alasannya karena berbeda jenis kendaraan. Jadi, kamu hanya wajib membayar pajak progresif pertama.

Kepemilikan pertama biasanya harus membayar pajak sebesar 2 persen, dan bertambah 0,5 persen sampai kepemilikannya mencapai ke-17 atau sebesar 10 persen.

Di bawah ini terdapat daftar besaran tarif pajak progresif khusus untuk daerah di DKI Jakarta:

1. Kendaraan pertama dikenakan pajak sebesar 2 persen

2. Kendaraan kedua dikenakan pajak sebesar 2,5 persen,

3. Kendaraan ketiga dikenakan pajak sebesar 3 persen,

4. Kendaraan keempat dikenakan pajak sebesar 3,5 persen,

5. Kendaraan kelima dikenakan pajak sebesar 4 persen,

6. Kendaraan keenam dikenakan pajak sebesar 4.5 persen,

7. Kendaraan ketujuh dikenakan pajak sebesar 5 persen,

8. dan seterusnya hingga kepemilikan ke-17 dikenakan pajak sebesar 10 persen

Cara Menghitung Tarif Pajak Progresif

 1. Tentukan nilai NJKB

Rumus ( NJKB = PKB / 2 X 100 )

Contoh : 

Tertulis PKB mobil sebesar Rp1.500.000. Lalu SWDKLLJ sebesar Rp150.000. Maka perhitungan NJKB mobil adalah:

NJKB: (PKB/2) x 100 = (Rp 1.500.000/2) x 100 hasilnya Rp75.000.000

2. Hitung biaya progresifnya

Perhitungan ini dimulai dari kendaraan pertama sebagai berikut:

Mobil Pertama

PKB: Rp75.000.000 x 2% = Rp1.500.000

SWDKLLJ: Rp 150.000

Pajak progresif : Rp1.500.000 + Rp150.000 = Rp 1.650.000

Mobil Kedua

PKB: Rp75.000.000 x 2,5% = Rp 1.875.000

SWDKLLJ: Rp150.000

Pajak: Rp 150.000 + Rp 1.875.000 = Rp 2.025.000

Dan seterusnya.

 

Catatan

 

PKB adalah biaya “Pajak Kendaraan Bermotor” yang tertera pada lembar STNK kendaraan anda 

Prosedur SIM hilang/rusak. img: polressleman.org

1. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang masih berlaku.
2. Fotokopi SIM yang hilang (bila ada).
3. Surat Keterangan Hilang dari Polsek setempat.

1. Mengurus Surat Keterangan Kesehatan di Bagian Pemeriksaan Kesehatan.
2. Mengisi Formulir Pendaftaran di Loket SIM Hilang.
3. Mengurus AKDP (Asuransi Kecelakaan Diri Pengemudi) di Loket Asuransi.
4. Mendaftarkan diri di Loket Pendaftaran. Semua persyaratan tersebut di atas diserahkan ke Loket Pendaftaran kemudian pemohon akan menerima tanda bukti untuk pengambilan SIM.
5. Pengambilan Foto diri Pemohon untuk SIM, yaitu pengambilan Foto, Sidik Jari, dan konfirmasi data pribadi yang tercantum di Formulir Pendaftaran.
6. Pengambilan SIM dengan menggunakan tanda bukti pengambilan SIM.
7. Pengambilan Kartu AKDP dengan menggunakan tanda bukti pengambilan kartu AKDP.

Proses pembuatan SIM baru (Foto: dok Polres Karawang)

Halo Sobat semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas, bagaimana caranya untuk membuat SIM, namun E- KTP masih dalam porses pembuatan di Kelurahan. Informasi ini saya ambil dari pengalaman Rekan saya saat sedang ingin membuat SIM. Namun E-KTP belum jadi pengurusannya oleh pihak kelurahan. Lalu bagaimana caranya bila ingin membuat SIM??.. Sedangkan sebagai persyaratan pembuatan SIM di haruskan membawa E-KTP.

Banyak dari kita yang saat ini sedang ingin mebuat Sim bingung dan tertunda karena E-KTP masih dalam proses pembuatan oleh pihak kelurahan. Entah apa penyebab pastinya mengapa pembuatan E-KTP cukup lama prosesnya. Sedangkan hati rasanya was-was saat sedang berpapasan oleh Bapak Polisi di jalan karena tidak memiliki SIM.

Dari pengalaman Rekan saya yang saat itu sedang ingin membuat SIM C atau SIM Motor. Karena SIM yang akan di buat sangat di butuhkan untuk salah satu persyaratan melamar pekerjaan. Maka mau tidak mau rekan saya harus membuat SIM terlebih dahulu. Namun di sisi lain E-KTP yang sebagai salah satu persyaratan pembuatan SIM belum jadi. Maka pembuatan Sim harus di tunda sementara hingga E-KTP yang ada di Kelurahan jadi proses pembuatannya.

Karena tidak tahu harus bertanya kemana dan banyak juga yang mengeluhkan bingung saat ingin membuat SIM. Dari pada kehilangan lapangan pekerjaan hanya karna tidak memiliki SIM. Rekan saya akhirnya memutuskan untuk tetap datang langsung ke SATPAS Daan Mogot untuk membuat SIM.

Sesampainya di SATPAS Daan Mogot, Rekan saya di tanyakan oleh salah satu petugas SATPAS. Mana E- KTPnya. Rekan saya pun menjawab, masih di buat di keluarahan dan belum jadi. Petugas SATPAS akhirnya memberikan informasi. Bahwa bisa membuat SIM bagi yang E- KTPnya masih dalam proses pembuatan, di gantikan dengan Resi  E-KTP dari pihak kelurahan serta membawa KK atau Kartu Keluarga.


Jadi bagi Sobat, yang saat ini masih menunggu proses pembuatan E-KTPnya dari Kelurahan, namun inggin membuat SIM. Bisa membawa persyaratan sebagai berikut.

PERSYARATAN :

1. E-KTP / Resi E- Ktp dari pihak kelurahan bagi yang E-Ktpnya belum jadi
2. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari kedokteran 
3. Formulir pembuatan Sim 
4. Lulus Ujian Teori dan Praktek

KK atau Kartu Keluarga sendiri sebenarnya tidak di wajibkan sebagai salah satu persyaratan pembuatan SIM. Namun dari pada harus bolak balik dari Satpas ke Rumah dan Ke Satpas lagi. Maka saya Sarankan untuk membawa juga KKnya.

Setelah Rekan saya mendapatkan Resi E-KTP dari pihak kelurahan dan membawa KK (Kartu Keluarga) sebagai persyartan pembuatan Sim. Pada hari esoknya Rekan saya kembali bergegas ke SATPAS Daan Mogot untuk membuat SIM,dan benar saja. Pembuatan SIM bisa di lakukan dan Rekan saya berhasil mendapatkan SIMnya yang selanjutnya bisa di gunakan sebagai salah satu persyaratan melamar pekerjaan.

Untuk Sobat semua yang ingin membuat SIM dan bingung karena E-KTPnya belum jadi pembuatannya. Maka informasi dalam artikel saya kali Semoga bisa bermanfaat untuk Sobat semua. Saya rasa cukup sekian pada pembahasan artikel saya kali ini dan mohon maaf bila ada kekurangan pada penuliasan dalam artikel saya.

Bagi yang ingin bertanya bisa tuliskan pertanyaan kalian di dalam Kolom Komentar di bawah. Byee byee.

• STNK Asli + Fotokopi
• Fotokopi BPKB
• KTP asli + Fotokopi sesuai nama di STNK dan BPKB

(Perpanjangan Pajak STNK Lima Tahunan)

• Cek Fisik Kendaraan
• STNK Asli + Fotokopi
• Fotokopi BPKB
• KTP asli + Fotokopi sesuai nama di STNK dan BPKB

2. Selesai melengkapi berkas, serahkan berkas permohonan perpanjang Pajak STNK tersebut ke Loket Penyerahan berkas.
3. Silahkan tunggu sampai dipanggil nama sesuai data yang tercantum di STNK.
4. Anda akan diberikan slip pembayaran Pajak yang telah tercantum biaya pajak yang harus dibayar.
5. Serahkan Slip pembayaran dan uang sebesar biaya pajak ke Kasir.
6. Selesai membayar pajak, anda akan memperoleh bukti pelunasan pembayaran pajak dan bukti tersebut diserahkan ke loket Pengambilan STNK.
7. Silahkan tunggu hingga nama anda dipanggil. STNK baru anda telah diperpanjang satu tahun ke depan.
8. Untuk proses lima tahunan, setelah selesai proses pembayaran pajak STNK, bawa bukti pembayaran pajak tersebut ke loket pengambilan TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) untuk mengambil Plat nomor yang baru.

Catatan: 

• Proses perpanjangan Pajak STNK dapat dilakukan di Samsat keliling*, Gerai Samsat* dan di Kantor Samsat setempat.
• BPKB dan KTP asli dibawa untuk bukti keaslian

*hanya untuk proses perpanjang pajak tahunan.

Pengurusan BPKB Hilang via radarbangka.co.id

1. Surat Keterangan Kehilangan BKPB dari Kantor Kepolisian

2. Dokumen-Dokumen Penting Lainnya

• Untuk perorangan: Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Izin Mengemudi (SIM) yang sah dan masih berlaku beserta satu lembar fotokopinya. Bagi yang berhalangan atau tidak bisa datang sendiri harus melampirkan Surat Kuasa bermaterai cukup.
• Untuk Badan Hukum: Salinan Akta Pendirian beserta satu lembar fotokopinya, surat keterangan domisili, Surat Kuasa bermaterai cukup dan ditandatangani oleh pimpinan serta dibubuhi stempel badan hukum yang bersangkutan.
• Untuk Instansi Pemerintah: Surat Keterangan Kepemilikan BPKB Instansi yang ditandatangani oleh pimpinan instansi dan distempel oleh instansi yang bersangkutan.

3. Surat Pernyataan BPKB Hilang

4. Bukti Pemasangan Iklan Kehilangan BPKB di Media Massa

5. Surat Keterangan BPKB Tidak Dalam Status Jaminan/Agunan Bank

6. Berita Acara Pemeriksaaan (BAP) singkat dari Badan Reserse Kriminal (Bareskrim).
7. STNK asli dan fotokopinya, serta Notice (Catatan/Struk/Laporan) Pajak yang berlaku.
8. Fotokopi BPKB lama yang hilang